in , ,

Paparan Airlangga soal Manfaat Disahkannya UU Cipta Kerja

Paparan Airlangga soal Manfaat Disahkannya UU Cipta Kerja

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan UU Cipta Kerja harus bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah seperti yang tertuang dalam 186 pasal dan 15 bab. Salah satunya adalah dukungan untuk UMKM.

“Dengan RUU Cipta Kerja pelaku usaha UMKM dalam proses perizinan cukup hanya melalui pendaftaran,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Selasa (6/10/2020).

Selain itu ada juga dukungan untuk koperasi seperti kemudahan mendirikan koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang anggota. Koperasi juga diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha syariah dan bisa memanfaatkan teknologi.

Airlangga mengatakan pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMKM. Dilakukan pula percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal serta memperluas lembaga pemeriksaan halal yang bisa dilakukan oleh ormas Islam atau perguruan tinggi negeri.

Untuk nelayan yang sebelumnya proses perizinan kapal harus melalui beberapa instansi, kini cukup diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara soal keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat diberi izin untuk pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan.

“Untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari Pemerintah,” imbuh Airlangga.

Sementara untuk masalah perumahan, backlog perumahan masyarakat dalam UU Cipta Kerja akan dipercepat dan diperbanyak pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

“Bank Tanah juga akan melakukan reforma agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat,” tambah Airlangga.

RUU Cipta Kerja juga memastikan perlindungan kepada pekerja, seperti negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah juga berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa menambah iuran dari pekerja atau pengusaha, program JKP tidak mengurangi manfaat jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Halaman: 1 2

Rekomendasi

Tolak RUU Cipta Kerja, AHY Minta Maaf Partai Demokrat Tak Cukup Suara

Tolak RUU Cipta Kerja, AHY Minta Maaf Partai Demokrat Tak Cukup Suara

Anggota DPR Positif Corona Usai Sahkan Omnibus Law Cipta Kerja

Anggota DPR Positif Corona Usai Sahkan Omnibus Law Cipta Kerja