in , ,

Hati-hati!! 12 Hoax Soal Omnibus Law Cipta Kerja

Hati-hati!! 12 Hoax Soal Omnibus Law Cipta Kerja

Undang-undang Omnibus Law saat ini tengah menjadi perdebatan. Sejak disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu melalui rapat paripurna DPR, penolakan muncul dari berbagai pihak, terutama kalangan buruh. Beragam informasi tersebar. Di antara informasi yang tersebar tersebut, yuk kita coba cari klarifikasinya:

1. Benarkah Uang pesangon akan dihilangkan?

Faktanya : Uang pesangon tetap ada
BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89
Tentang perubahan terhadap Pasal 156
Ayat 1 UU 13 Tahun 2003:
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan
kerja, pengusaha wajib membayar uang
pesangon dan/atau uang penghargaan masa
kerja.

2. Benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus?

Faktanya: Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada
BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89
Tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU 13 Tahun 2003:
(Ayat 1) Gubernur menetapkan upah
minimum sebagai jaring pengaman.
(Ayat 2) Upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

3. Benarkah Upah buruh dihitung per jam?

Faktanya: Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil.
BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 
Tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU
13 Tahun 2003:
Upah ditetapkan berdasarkan:
a. satuan waktu; dan/atau
b. satuan hasil.

4. Benarkah Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi?

Faktanya: Hak cuti tetap ada.
BAB IV: KETENAGAKERJAAN – – Pasal 89
Tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU
13 Tahun 2003:
(Ayat 1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.
(Ayat 3) Cuti yang wajib diberikan kepada
pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling
sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja
selama 12 (dua belas) bulan secara terus
menerus.
(Ayat 5) Selain waktu istirahat dan cuti
sebagaimana dimaksud pada ayat di atas,
perusahaan dapat memberikan cuti panjang
yang diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

5. Benarkah Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup?

Halaman: 1 2 3

Rekomendasi

Santer Kabar Mogok Nasional Batal, Buruh: Itu Hoax!

Santer Kabar Mogok Nasional Batal, Buruh: Itu Hoax!

Baru 6 Jam Diposting, Jawaban Najwa Shihab Banjir Dukungan

Baru 6 Jam Diposting, Jawaban Najwa Shihab Banjir Dukungan